Fiqh Buruh Migran, Sebuah Doktrin yang Memudahkan

Judul Buku            : Fiqh Keseharian Buruh Migran

                               (Jawaban Atas Pelbagai Masalah

                                Keagamaan yang Dihadapi Buruh Migran)

Penulis                   : Imam Nakha’i dan Marzuki Wahid

Penerbit                 : ISIF, Sarbumusi dan ILO

Tahun Terbit           : Januari 2012

Cetakan                  : Pertama

Halaman                 : 298 hal.

     

Fiqh Buruh Migran, Sebuah Doktrin yang Memudahkan

Oleh, Kamil Alfi Arifin*

Persoalan-persoalan mengenai buruh di Indonesia belum sepenuhnya selesai. Setiap  awal bulan Mei, para buruh se-dunia—termasuk buruh di Indonesia—turun ke jalan, melakukan aksi memperingati hari buruh se-dunia (May Day) dengan membawa sejumlah tuntutan-tuntutan. Ini menandakan bahwa buruh masih hidup dalam kondisi ketidaknormalan, dalam situasi serba sulit secara ekonomi, politik dan sosial. Sebuah kondisi yang sepenuhnya belum memihak dan memberikan keadilan bagi mereka. Buruh masih menjadi kelas kedua, kelas subordinat.

Kita tidak susah untuk mendaftar dan memampang pelbagai persoalan-persoalan yang dihadapi buruh, mulai dari tuntutan alih daya (outsourcing), upah yang murah, dan belum lagi masalah-masalah buruh migran yang bekerja ke luar negeri, yang, sering menghadapi penyiksaan-penyiksaan dari majikan. Betapa kita sering menyaksikan dari media, kabar-kabar duka tentang penyiksaan dan penganiayaan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Buruh migran memang menghadapi persoalan yang berat, sudah menanggung beban psikologi seperti meninggalkan keluarga, kampung halaman  dan tanah air  demi sesuap nasi, ditambah kurangnya perlindungan yang maksimal dari pemerintah di negara tujuan. Lengkap sudah beban buruh migran. Padahal kita tahu, buruh migran menyumbang devisa yang tidak kecil bagi negara. Buruh migran adalah penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor pertambangan, minyak bumi dan gas. Ini sungguh potret persoalan yang dihadapi dan perlu dicarikan terobosan jalan keluar oleh kita semua sebagai anak bangsa.

Imam Nakha’i dan Marzuki Wahid—yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren dan pemerhati kajian keislaman—lewat buku “Fiqh Keseharian Buruh Migran”, juga merasa perlu merumuskan jalan keluar untuk membantu memberikan ‘kemudahan’ bagi para buruh migran. Hanya saja, keduanya, dalam buku ini, lebih memilih fokus pada persoalan-persoalan hukum keagamaan sehari-hari yang dihadapi buruh migran dalam situasi “tidak normal” seperti ditegaskan di atas. Sebab, bagaimanapun, fiqh merupakan konstruksi hukum para pendahulu yang mendialogkan sumber pertama agama Islam (Al-Qur’an dan As-Sunnah) dengan realitas sekitar yang terus bergerak dan berubah.

Memihak Buruh Migran

Tidak ada pengetahuan yang bebas dari kepentingan. Pengetahuan tidak mampu menciptakan dasar premisnya sendiri tanpa dibopong oleh kekuasaan tertentu. Oleh sebab itu, setiap pengetahuan mestinya merefleksikan suatu kuasa tertentu di dalam dirinya sendiri. Pengetahuan mau tidak mau mesti berpihak. Keberpihakannya itu yang harus selalu dicurigai dan diselidik. Setidaknya begitu pemikiran Michael Foucault dalam teori relasi-kuasanya.

Fiqh sebagai pengetahuan juga tak bebas dari kepentingan, tak lepas dari kuasa tertentu yang membentuknya. Tapi itu bukan persoalan yang krusial dalam konteks buku ini. Melainkan yang lebih penting, siapa yang musti dibela dan dipihaki oleh fiqh dalam konteks sosial yang penuh dengan keserbasulitan yang dihadapi buruh migran? Kedua penulis ini menjawabnya tegas: ya buruh migran!

Memang kedua penulis ini sama sekali tidak mendasarkan penulisan bukunya pada teori Faucoult sebagaimana disinggung di atas. Tidak ada sama sekali pengutipan secara eksplisit pemikiran-pemikiran pemikir pos-strukralis itu, ataupun teori-teori Marxis. Meski semangatnya cukup terasa dalam buku ini.

Terang benderang dan tegas, kedua penulis buku ini mencoba merumuskan fiqh yang posisi paradigmatiknya, memberikan kepeduliaan empatik kepada buruh migran. Posisi pemihakan itupun diambilnya dari sumber-sumber pertama dalam Islam, yang memang, memberikan perhatian yang besar pada kaum lemah. Dalam konteks persoalan buruh, misalnya, jauh-jauh hari Nabi Muhammad SAW sudah memperingatkan untuk memberikan upah kepada buruh sebelum keringatnya kering.

Posisi paradigmatik tersebut dijelaskan dengan cukup gamblang dalam bab satu dan bab dua buku ini. Dalam kedua bab itu, penulisnya mengurai prinsip dasar perburuhan dalam Islam. Bagaimana Islam memandang persoalan buruh dan berikut hak-haknya. Tidak hanya dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, melainkan juga dalam warisan fiqh klasik. Kedua penulis ini mengakui, di dalam fiqh klasik, memang penjelasan mengenai isu perburuhan belum banyak dikaji secara tuntas, karena barangkali, isu perburuhan belum se-kompleks seperti sekarang ini. Fiqh klasik hanya menyinggung sebatas relasi buruh-majikan (hal 10).

Karena barangkali, konsep awal buku ini hanya diniatkan untuk memberikan panduan hukum keagamaan praktis bagi kaum buruh migran, maka elaborasi konseptual-paradigmatik mengenai buku ini terasa kurang mendalam, jika kita melihatnya dari sudut pandang pemikiran yang mendakik.

Tapi buku ini dianggap berhasil, jika memang sejak dari awal diniatkan untuk memberikan panduan praktis hukum keagamaan sehari-hari yang dihadapi kaum buruh migran. Sebab, porsi bab berikutnya memang penuh terisi dengan panduan-panduan praktis yang disusun secara runtut, mulai dari pra migrasi: sebelum keberangkatan buruh migran ke negara tujuan berikut dengan problem-problem yang biasa mengitarinya, seperti pentingnya mencari PJTKI yang legal dan bertanggung jawab (hal. 70), bagaimana hutang berbunga bagi buruh migran (hal 77).

Sedang bab berikutnya, menyajikan panduan praktis pada masa keberangkatan. Seperti persoalan, haruskah perempuan bekerja mendapat izin keluarga atau suami? (hal 96); Haruskan buruh migran didampingi mahram? (hal 106); Hukum memalsukan dokumen (hal 122) dan sebagainya.

Bab berikutnya, menyajikan panduan praktis bagaimana buruh migran di penampungan. Dikupas secara renyah bagaimana misalnya hukum bersuci (istinja’) dengan tissu seperti kebiasaan khas masyarakat perkotaan modern (hal. 149).

Sementara bab selanjutnya, fokus pada pembahasan persoalan hukum keagamaan buruh migran di negara tujuan. Di dalam bab ini di bahas, bagaimana misalnya, hukum bekerja pada majikan non-muslim (hal. 165); Hukum bersentuhan dengan anjing kalau majikan memelihara anjing (hal 175); Bagaimana bila majikan melarang sholat (hal. 211); Bagaimana hukum talak via email dan telpon (hal. 220); Bagaimana hukum onani dan masturbasi untuk memenuhi kebutuhan seksual (hal. 227); Juga bagaimana hukum melakukan poliandri bagi buruh migran perempuan (hal. 236) dan sebagainya.

Isi pembahasan praktis yang terakhir, berhenti di bab tentang persoalan hukum keagamaan di masa kepulangan ke tanah air. Seperti, bagaimana hukum aborsi akibat perkosaan (hal. 252); Bagaimana anak yang lahir dari perkosaaan (hal. 260); Bagaimana memperjualbelikan anak (hal. 268), dan sebagainya.

Ke semua bab yang berisi panduan praktis seputar masalah hukum keagamaan yang dihadapi buruh migran, di dalam buku ini, memberikan kemudahan-kemudahan tertentu bagi mereka, sesuai dengan kadar situasi dan kondisi yang dihadapinya.

Memudahkan, Tapi Tak Menabrak Nash

Yang menarik dari buku ini, selain karena posisi pemihakannya kepada buruh migran dan memberikan kemudahan-kemudahan atas persoalan keagamaan dalam situasi sulit yang dihadapi kaum buruh migran adalah kehati-hatiannya untuk tetap tidak “menabrak nash” sebagaimana biasa dilakukan dalam pendekatan liberalisme keagamaan saat mendialogkan teks dan konteks.

Di dalam pembahasan mengenai hukum poliandri yang biasa dilakukan oleh buruh migran perempuan, misalnya, di dalam buku ini tetap dicarikan solusi-solusi yang tidak menabrak secara membabi buta ketentuan normatif yang disampaikan Al-Qur’an. Dalam surat An-Nisa (4) ayat 24, Allah berfirman: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.”

Padahal di dalam kenyataan, banyak sekali perempuan yang menjadi TKW, yang meninggalkan suami, kemudian karena pertimbangan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan seksual, mereka kemudian menikah lagi dengan lelaki lain, tanpa menceraikan suami di tanah air. Tetap di dalam buku ini, sekalipun memihak buruh migran dan memberikan kemudahan bagi buruh migran, tidak serta merta mengorbankan nash. Solusi yang ditawarkan dalam buku ini menyangkut persoalan tersebut, adalah dengan puasa, atau menceraikan suami lalu menikah lagi saat kembali ke tanah air, atau melakukan masturbasi mengingat hukumnya masih diperdebatkan di kalangan ulama di pelbagai madzhab.

Buku ini sangat menarik untuk dibaca dan dijadikan pegangan, terlebih bagi para buruh migran, agar dalam situasi sulit yang menghimpitnya, yang bersangkutan tidak mengalami kegamangan keagamaan yang akut (sebagaimana juga diharapkan Ketua PBNU, KH Agil Siradj di dalam kata pengantar). Meskipun bisa jadi, melihat banyak sekali kelompok keagamaan Islam di tanah air, sulit mengharapkan mereka semua bisa serempak sepakat dengan tawaran di dalam buku ini. 

 

*Wartawan, kini berada di Twitterland dengan id @KamilAlfiArifin

||Tulisan ini juga dimuat di Majalah Islam Bergerak Pusham UII

 

Aku Ingin Menjadi Lupa

Aku Ingin Menjadi Lupa
:er

Sajak ini semacam ikrar kehendak untuk lupa
Aku memilih berseberangan dengan Kundera
Aku tak ingin melawan lupa, aku ingin menjadi lupa!

Membuang semua ingatan tentang kehadiran
dan jejak perasaan terlarang yang masih basah di kamarku,
tentangmu…

Meski kadang dalam hidup, sekuat apapun kita menghindar
menolak dan melupakan sesuatu
Nasib selalu menyediakan jalan tak terduga dan mistis
Membawa kita pada keadaan sebaliknya

Aku ingin menjadi lupa
Tapi aku tak tahu cara melupakanmu

Jogja, 2012

Hen

Hen

Seusai bertualang menyusuri bau separuh tubuhmu
Aku menemukan diriku berkelahi
dan luka.

Padahal perjalanan menuju separuh tubuhmu itu
Kehendak diri kita sendiri
yang menyala,
merayakan sebuah pelepasan perasaan paling aneh
yang tak tahu mesti kusebut apa;
Apakah iman muda memang selalu tak lebih kuat dari birahi, Hen?

Aku menyadari setiap langkahku yang hati-hati
menuju tubuhmu
Dituntun puisi-puisi biru seorang penyair besar kurang ajar
yang kau kirim padaku

Aku tak hendak menyalahkan siapa-siapa
Karena tubuhmu yang masih ranum
Ternyata lebih biru dari puisi-puisi itu
Lebih memabukkan meski aku harus melompati pagar-pagar
yang selama ini ditanam oleh ibuku

Tapi aku terluka, Hen!
Karena perkelahian yang tak mampu kulerai dalam diri

Aku terbayang masa kanak-kanakku
Saat melompati pagar karena tergoda awan putih yang bergerombol
meski mungkin kosong, di langit halaman rumahku
Ibuku selalu memanggil dan mengingatkan, “hati-hati ya, dek, kalau mau main”

Aku melangkah hati-hati menuju tubuhmu
Meski barangkali ini bukan hati-hati yang diharapkan ibu
Kau benar, sampai masa dewasaku
Aku dikepung oleh peringatan-peringatan itu

Tapi aku harus mendengar ibu, Hen!
Untuk mengerem setiap laju
nafsu kita
selalu menggedor batas-batas yang memang kerap kita pertanyakan

Kita bisa saja menuntaskan seluruh perjalanan
mengeja detil-detil tanda di tubuhmu yang belum selesai
Tapi aku harus mendengar ibu, Hen!
Tenda-tenda kecerobohan kita mestinya kita lipat kembali
ke dalam ransel.

Hen,
Tak apa kau menilaiku munafik dan bego

Jogja, 2012

Di Kamarku III

Sekerat kesunyian di kamarku tak pernah habis. Sudah bertahun-tahun, bahkan sudah tak terhitung aku mengisi ulang galon air mineral, mengganti biji obat nyamuk elektrik, dan pengharum ruangan. Kesunyian seperti batu, tak berkurang, ia diam, kadang keras kepala.

Dalam kesunyian aku melihat semua. Aku melihat bangsaku berjalan penuh kecurangan-kecurangan, tapi tak ada yang mampu menyetopnya. Sebagian orang yang menyelamatkan, kulihat, terlempar ke dalam kamar keterasingannya sendiri. Sebagian yang lain, kulihat, membangun istana-istana kecil kepunyaan masing-masing.

Aku melihat agama(ku) didandani dengan kepentingan-kepentingan. Di bawa ke salon, dibawa jalan-jalan ke mall-mall, di bawa masuk ke partai-partai politik, mereka bilang islam itu universal dan memberi rahmat kepada yang lain. Islam harus mewarnai semua. Oh, betapa mulianya tuan!

Tapi kita melihat keadaan tak berubah. Kita curiga dan bertanya: di zaman yang mengunggulkan wajah, hati terselip dan ditinggal di rumah, sementara wajah agama berjalan dimana-mana, kemana-mana. Wajah agama yang berjalan kemana-mana tanpa hati itu, diganti oleh hatinya siapa? Hatinya para munafik atau para maling?

Kesunyian di kamarku tak pernah habis. Sudah bertahun-tahun, bahkan sudah tak terhitung aku mengisi ulang galon air mineral, mengganti biji obat nyamuk elektrik, dan pengharum ruangan. Apakah kesunyian memang seabadi pertanyaan-pertanyaan?

Jogja, 2012

Fasting and Political Power in Madura

Kamil Alfi Arifin

Islam people’s in Indonesia are doing luxurious yearly religious duty now: Ramadhan. We can mention it as luxurious religious duty because there are many privilage for us. Allah promised in The Holy Qur’an that he’ll give us rewards and forgiveness if we do many worship in this special month. So, Islam people’s usually receive Ramadhan with happiness. Similiarity with muslim in Madura that often gived stereotipe as religius community. They receive Ramadhan with happiness also. But, into 21th fasting days, we must ask to our self, how subtancy of fasting in Ramadhan inspired and gave good effect to social, political and economical life in Madura so far? Very important for us to ask about question above, ‘cause the fasting in Ramadhan isn’t ritual worship only, however the fasting in Ramadhan is a social worship. It’s worship that lines a heavy describing and advantage to social.

Substancy of Ramadhan’s fasting is taqwa. Taqwa is the most important teologic concept in Islam. It hoped will be a basic of all attitude and decision in muslim’s life. Simply, we can understand concept of taqwa as carefully attitude and afraid just to Allah that he has general superintending. I think this control can supposed with search light in prison. It usually control to save peoples in the prison. This control is a “power”, because in believing’s muslim just Allah the most authorities has super power and he commanded everything.

As a power, according to Michel Foucault, philosopher from France in his relation-power theory, the control or feel usually controlled as a teologic supposing of taqwa, I think it is not excessive to named panopticon. Although, I was consiousness, it has a big teoritic problem from arbitrarily making equal above. In Michel Foucault opinion, the power usually invite a rebellion for it self. It is different with absolute power concept of god in Islam. It has suppose total surrendering. But in matter of power as controlling, Michel Foucault’s concept can use just for parabling only.

The feeling usually controlled by god make all attitude of muslim orientation just for get ridla. In Islam, the best society and civilization is welfare society that blessed by god. But how about concretion of taqwa in social, economical and political life in Madura, as we know, Islam people’s in Madura are fasting to get taqwa now.

Ramadhan in Madura

In syariah perspective, execution of Ramadhan is same in all place. But as worship that doing in heterogent sosio-culture’s space, certainly execution of Ramadhan isn’t same in all place, but it has uniqueness. Andre’ Moller, muslim’s researcher from Swedia has done an etnography researching about Ramadhan in Java. He showed to us some uniqe activity all about practice of Ramadhan in Java like nyekar, burning fireworks (petasan), sya’banan, and mass media in Indonesia that usually to show good and islam program suddenly in Ramadhan’s month. Those activities that cannot finded by Moller in his country. Result of Moller’s research prove to us that in all sort of place have a various expression in understanding, receiving and praticing Ramadhan.

Certainly Madura was part of Java. Although Madura has some unique local cultures that’s not same with culture of Java generally. For example, Madura has a different langguage. In Madura, Ramadhan’s month usually coincide with tobaccoes season. As we know, tobbacoes season in Madura is burning hot monsoon. In this season, there are many people’s or farmer’s in Madura worked harder than another season in their rice-fields.

Social and political culture’s phenomenon in Madura is positioning kiai as resourch or  hanging place of many peoples in Madura. Whereas, as we know, in another place, phenomenon above has been changing. In political’s structure in Madura, kiai occupied strategic and important position in local government. As we know, kiai usually was supposed in ideal conception. They was prominent social angineer in Madura societies structure. Because of that, ideally, it was can be a virtue and good social modal to push Ramadhan. So, in hope, it will give repairing’s inspire in social, economical and political’s life in Madura.

Injury of Ramadhan

But maybe, In Madura, Ramadhan was ideal in conceptual level only. In pratice level, Ramadhan and social modal like described above didn’t give improvement and reparation in social, economical and political’s life in Madura. The sick of economical condition and consumerism maked society in Madura to be a corrupter. Corruption in Madura was habitual action. For example, if we want to be official of government, we have to pay with money before. This paying is part of nepotism. In another example, we can see condition of local media, journalists and LSM in Madura. Local media, journalist and LSM as the fourth estate to save democracy have been distructed it. They usually look for some unpopuler decision of local government in Madura but for scrape money to their necessaries. Don’t suprised, if we look pers’s card in Madura was to be commodity for sale. Whereas, we knew, Pamekasan city was pilot project for implemention islam’s syariah in Madura. We was sad, because islam’s syariah just understanded formally without substancy.

Kiai that actived in politic and have strategic and important position in local government structure, generally, they didn’t give and show good attitude in public. But, they did unetic behaviour, an action that striked borders of public’s sense. Gossip about second wedding of a regent in Madura with virgin, it show that leaders in Madura used their power just for to fill their desire.

Now, we’re conscious, political power in Madura still to blind and tend to corrupt. We need “to fasting” political power in Madura. So, we hope, political in Madura rayed by taqwa. Taqwa is spirit of total surrendering that’s appeared from absolute power of god. We knew, absolute power of god cann’t invited rebellion in itself, because power of god never corrupt!

*Student Alumni of Communication Studies in Indonesian Islamic University (UII), Student Alumni of Al-Amien’s Boarding School in Prenduan Madura. Now, he is working at Pelangi Bangsa community.

KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DAN POLITIK WACANA: Analisis Wacana Visual Media Luar Tentang Keistimewaan di Ruang-ruang Publik Yogyakarta

Abstract

Discourse of Yogyakarta privilege which was dimmed from public memory, it then returned and debated in the political uproar that brought grass-roots level, after the President snap it. Discursive struggle has not only taken place mainstream mass media stage, but also in outdoor media. Therefore, this study seeks to dismantle the discourse privilege of Yogyakarta which is produced in the outer media, as well as dismantle the power-relations behind the production of discourse through the outdoor media.

Keywords: status of privilege, political discourse, ideology, and subaltern

Pendahuluan

Keistimewaan Yogyakarta adalah sebuah pesona sejarah, yang terukir karena pengorbanan dan kebesaran jiwa seorang pemimpin Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX[1] yang dengan sadar dan sigap memutuskan untuk mengintegrasikan Yogyakarta[2] dengan NKRI, yang pada waktu itu, baru menyatakan diri merdeka dari penjajahan kolonial. Keputusan  Sultan disikapi dengan serius oleh Presiden Soekarno. Soekarno meneguhkan keistimewaan Yogyakarta sebagai bentuk imbalannya. Landasan keistimewaan Yogyakarta setidaknya bisa dilihat dalam konstitusi (UUD 1945 pasal 18) yang mengakui adanya daerah yang memiliki hak asal-usul yang dianggap istimewa (zelfbesturende landschappen) dan surat-surat politik keduanya.

Tapi waktu tidak diam, zaman terus melaju mendatangkan hal-hal baru menuntut perubahan atau sesekali memperkarakan sejarah. Carl G. Gustavon[3] mengidentifikasikan kekuatan-kekuatan sejarah yaitu, ekonomi, agama, institusi politik, teknologi, ideologi, militer, individu, mitos, budaya dan lainnya. Kekuatan-kekuatan inilah yang mendorong terjadinya perubahan dalam setiap periode sejarah. Begitu pun dengan sejarah di Yogyakarta. Bergulirnya isu Reformasi pada tahun 1998, dimana Sultan Habengkubuwono X[4] juga menjadi motornya, tidak hanya berujung pada lengsernya perabon Soeharto selama bertahun-tahun berkuasa, akan tetapi juga melahirkan perubahan UUD 1945 hasil amandemen karena kencangnya seruan untuk menanggapi tuntutan isu-isu demokratisasi. Penelitian oleh LIPI tahun 2009 memberikan isyarat peneguhan akan perlunya UUD 1945 diamandemen. Menurut LIPI, UUD 1945 mengandung cacat bawaan, seperti misalnya minimnya muatan HAM, tiadanya check and balances, lemahnya distribution of powers antara lembaga eksekutif dan legislatif, adanya executive heavy, dan kenyataan bahwa selama menggunakan UUD 1945 Indonesia tidak pernah mampu melahirkan pemerintahan yang demokratis.[5] Tak ayal, tatanan pemerintahan pun dirombak dengan dalih menyesuaikan diri, tak terkecuali tatanan pemerintahan di daerah, termasuk Yogyakarta. Disini kemudian, Undang-Undang Tentang Keistimewaan Yogyakarta mendesak untuk dibuat. RUU Keistimewaan Yogyakarta pun mulai disusun sejak tahun 2004, meski belum rampung hingga sekarang ini.

Persoalan RUUK Yogyakarta kembali menjadi isu hangat yang diingat kembali oleh publik –selama bertahun-tahun belum selesai– dan seolah-olah menjadi bom wacana yang menghentak setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat terbatas kabinet mengkontraskan monarki dengan demokrasi. Tiba-tiba, polemik terkait keistimewaan Yogyakarta tidak hanya menunjukkan kondisi yang eskalatif, tetapi juga menegangkan. Menegangkan karena ia kemudian menjadi semacam hiruk-pikuk politik yang mendatangkan kegaduhan. Masyarakat Yogyakarta turun ke jalan-jalan, mengobarkan perlawanan, mengibarkan bendera merah-putih setengah tiang tanda duka dan kekecewaan, sembari juga menaikkan bendera Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat dan spanduk-spanduk perlawanan di simpang-simpang jalan. Bahkan ada yang mengambil langkah hukum menggugat Presiden SBY.[6] Perlawanan masyarakat Yogyakarta ini barangkali lebih heboh dibanding tahun-tahun sebelumnya.[7]

Media massa juga tak ketinggalan. Ia turut meramaikan, meski bukan tanpa keberpihakan. Dodi Ambardi menuduh bahwa pasar informasi media tidak komplit, karena media cenderung memberikan penekanan yang besar pada mekanisme penetapan.[8]

Dalam kegaduhan politik itu, publik di Yogyakarta terbelah ke dalam beberapa aras: opsi penetapan, opsi pemilihan langsung dan opsi pemisahan posisi Gubernur dan Sultan. Jika dikatakan dalam lapangan sosial terdapat ragam kepentingan yang bertikai saling berebut pengaruh dan penerimaan publik.[9] Maka disini, opsi penetapan menjadi dominan. Ia menjadi pilihan yang amat populer. Opsi penetapan merepresentasikan kelompok masyarakat Yogyakarta yang pro keistimewaan dan penetapan. Menarik, kemudian memperhatikan bagaimana mereka yang pro keistimewaan dan penetapan melakukan produksi wacana melalui spanduk-spanduk, poster-poster, baliho-baliho, bendera-bendera dan meminggirkan “yang lain”, serta membongkar apa motif ideologis-politis dibalik gencarnya produksi wacana tersebut. Mengingat pemroduksian wacana selalu merupakan praktik-praktik ideologis yang selalu melayani kekuasaan.[10]

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, bagaimana wacana keistimewaan Yogyakarta yang diproduksi dalam media luar (outdoor media)? Kedua,bagaimana relasi-kuasa dibalik produksi wacana melalui media luar (outdoor media) tersebut? Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk membongkar bagaimana wacana keistimewaan Yogyakarta yang diproduksi dalam media luar, serta membongkar bagaimana relasi-kuasa dibalik produksi wacana media luar tersebut.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis wacana yang bersandar pada paradigma kritis. Analisis wacana merupakan analisis yang digunakan untuk melihat pemakaian bahasa, baik dalam tulisan, ujaran, mitos ataupun simbol-simbol lain sebagai praktik sosial.[11]

Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah metode analisis wacana visual, dengan merujuk pada kajian Foucauldian dan karya Gillian Rose tentang metodologi visual dalam menginterpretasi materi visual.

Dari kajian Foucault (terutama merujuk pada kajiannya atas lukisan Diego Velasques “Las Maninas”) setidaknya menunjukkan beberapa langkah metodologis dalam cara kerja analisis wacana visual yang dilakukannya yaitu:[12] 1. Dalam wacana, siapa yang berada dalam pusat kuasa sebuah wacana visual. 2. Siapa subjek dalam wacana tersebut? Apakah yang berkuasa atau subjek yang lain. 3. Pengetahuan apa yang diproduksi dalam wacana tersebut? 4. Bagaimana relasi kuasa dalam gambar, misalnya, relasi spasial? 5. Bagaimana pola tatapan antara orang dalam gambar?

Langkah-langkah kerja analisis materi visual menurut Rose sebagai berikut:[13]Pertama, memperhatikan objek secara detail dengan menanggalkan semua asumsi yang mungkin saja muncul dari setiap peneliti. Kedua, mengidentifikasi tema kunci dari objek visual yang akan dikaji. Ketiga, menjelaskan strategi pembenaran dan efek yang dihasilkannya. Keempat, menjelaskan kontradiksi-kontradiksi dalam teks dari sebuah objek visual yang akan dikaji. Kelima, melihat pemosisian subjek, baik yang terlihat (visible) maupun yang tidak terlihat (invisible). Keenam, menjelaskan produksi sosial objek (produsen dan lokasi teks; waktu dan tempat serta audiens yang dituju).

 

Analisis Teks Media Luar Ruang

A.1. Pengetahuan

Pada aspek pengetahuan, dari hasil analisis keseluruhan media luar tentang keistimewaan Yogyakarta ditemukan pengetahuan-pengetahuan yang diproduksi dan disampaikan. Pengetahuan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

 Pengetahuan tentang Presiden SBY dan Partai Demokrat.

SBY mencampuradukkan kekuasaan sebagai Presiden dan pimpinan Partai Demokrat. Wacana keistimewaan Yogyakarta yang belakangan menjadi polemik luas sebenarnya bermula dari kepentingan Partai Demokrat. SBY menggunakan kuasa sebagai Presiden untuk melontarkan wacana tersebut. Karena demikian, SBY dianggap sebagai sumber masalah, sumber bencana bagi Yogyakarta yang akan mendapat balasan dan kutukan. SBY secara umum dianggap bukan Presiden yang baik, maka sepatutnya diganti. (Contoh analisis lihat skripsi hal 53)

Pengetahuan tentang dukungan masyarakat akar rumput

Masyarakat Yogyakarta mendukung secara bulat keistimewaan dan penetapan. Mereka mencintai Sultan dan Paku Alam. Keistimewaan dan penetapan adalah harga mati. Pedagang pasar, pedagang kaki lima, abdi dalem, musisi jalanan adalah mereka yang mendukung secara penuh keistimewaan dan penetapan. Tidak hanya masyarakat kelas menengah ke bawah yang fanatik mendukung keistimewaan dan penetapan, masyarakat terdidik pun juga mendukung. Upaya dan niat pemerintah pusat mengotak-atik keistimewaan Yogyakarta harus dihentikan. Masyarakat Yogyakarta diwajibkan melakukan perlawanan biar tidak menyesal sampai anak cucu. Bahkan, jika pemerintah pusat tidak mendengar aspirasi masyarakat Yogyakarta yang menginginkan dan konsisten dengan “Ijab Qabul”, mereka siap untuk referendum. (Contoh analisis lihat skripsi hal 78).

 Pengetahuan tentang sejarah Yogyakarta dalam hubungannya dengan NKRI

Sejarah Yogyakarta ditandai dengan integrasi antara Negara Indonesia dengan Kerajaan Yogyakarta. Tetapi integrasi disini bukan berarti peleburan. Indonesia melamar Yogyakarta agar bisa bersatu dalam kesatuan NKRI. Lamaran Indonesia diterima oleh Yogyakarta. Sebagai bentuk imbalan, Yogyakarta yang bersifat kerajaan diakui dan dianggap tidak bertentangan dengan NKRI. Yogyakarta dianggap bagian yang sah dari NKRI, sekalipun tetap menjalankan tata pemerintahannya sendiri. Sehingga keistimewaan yang diberikan Indonesia pada Yogyakarta bukan hasil transaksi politik.

Yogyakarta sebagai bagian dari NKRI yang diberikan keistimewaan, dalam keadaan sejahtera dan tenteram. Karena keadaan itu, bagi rakyat Yogyakarta, keistimewaan Yogyakarta menjadi sebuah berkah dan keselamatan. Penting menjaga pernikahan Negara Indonesia dengan Negeri Ngayogyakarto berbasis “Ijab Qabul”. Pemerintah pusat dituntut untuk menghargai sejarah dan rakyat Yogyakarta. Menghargai sejarah dan rakyat Yogyakarta adalah dengan mendukung keistimewaan dan penetapan. (Contoh analisis lihat skripsi hal 78).

A.2. Strategi Pembenaran

Pada aspek strategi pembenaran, dari hasil analisis keseluruhan media luar tentang keistimewaan Yogyakarta ditemukan strategi-strategi pembenaran yang digunakan untuk meligitimasi pengetahuan-pengetahuan yang diproduksi dan disampaikan. Strategi pembenaran itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, sebagai berikut:

Commen Sense

Produsen teks menggunakan commen sense, sesuatu yang kebenarannya secara luas diakui oleh publik, sebagai strategi pembenaran dalam menyampaikan suatu pengetahuan. Commen sense tersebut adalah: “Jangan Menghina Kalau Tidak Mau Dihina”, penggunaan kata “Hidup” dan “Bakal Kuwalat Karo Wong Yogya”.

Parodi

Produsen teks menggunakan parodi, ungkapan yang mengandung lelucon segar tapi sekaligus kritis. Parodi tersebut adalah: akronim populer SBY yang diplesetkan menjadi Sumber Bencana Yogyakarta dan penyamaan SBY dengan Gayus Tambunan salah seorang narapidana koruptor yang belakangan menjadi simbol hipokrisi di Indonesia.

Jargon Ilmiah/Akademis

Pembenaran akademis salah satunya dilakukan dengan klaim hasil penelitian Laboratorium Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: 1) 96.6% penduduk DIY mendukung Keistimewaan. 2). 97,5% penduduk lulusan perguruan tinggi (PT) mendukung Keistimewaan. 3) 93.2% penduduk DIY mendukung Penetapan Sultan sebagai Gubernur. 4) Penduduk lulusan PT mendukung Penetapan 94%. 5). Wilayah loyalis Keistimewaan tertinggi Gunung Kidul (96%) dan Bantul (89%).

SBY dan pemerintah pusat jangan mengkhianati rakyat dan sejarah Yogyakarta. Jika pemerintah pusat tak mengakomodir aspirasi masyarakat Yogyakarta, mereka siap referendum. Referendum sebagai dukungan terhadap keistimewaan Yogyakarta akan dilakukan secara suka rela oleh masyarakat Yogyakarta.

Dokumen Sejarah

Strategi pembenaran dalam melegitimasi pengetahuan yang diproduksi dan disampaikan juga menggunakan arsip-arsip berupa surat politik dari Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945 dan Amanah Sultan Hamengku Buwono IX pada tanggal 5 September 1945.

Klaim ruang publik

Strategi pembenaran yang masuk ke dalam kategori ini merupakan strategi pembenaran yang dilakukan dengan cara mengklaim kepemilikan atas ruang publik strategis tertentu di Yogyakarta, yaitu klaim atas pasar Beringharjo dan Alun-Alun Kidul.

Generalisasi

Strategi pembenaran yang masuk ke dalam kategori ini merupakan strategi pembenaran yang dilakukan dengan generalisasi. Generalisasi tersebut bisa dilihat dari frase “Masyarakat Yogyakarta Siap Referendum”.

A.3. Kontradiksi dalam Teks

Pada aspek kontradiksi dalam teks, dari hasil analisis keseluruhan media luar tentang keistimewaan Yogyakarta ditemukan sejumlah kontradiksi, ketegangan, pertentangan, dan paradoks dalam teks yang dikaji. Kontradiksi tersebut akan dihadirkan dalam tabel sebagai berikut:

Teks Kontradiksi
Kata “Piaraan” dan gambar wajah Ruhut Sitompul yang berbadan babi dan   Pratikno yang berbadan harimau Kata “piaraan” mengandaikan hewan peliharaan yang manut pada majikan,   sementara babi dan harimau adalah hewan yang relatif susah untuk dijinakkan.
Ganti SBY dengan Gayus, Lebih Sakti, Lebih Berani, Lebih Berkuasa Mengganti yang buruk dengan yang buruk
Kota Republik Kota republik menunjukkan dua pengertian yang ambigu. Pertama, kota   republik yang dimaksud adalah Yogyakarta bagian dari Republik Indonesia.   Kedua, kota republik juga memiliki keterkaitan dengan negara kota (polis)
2). 97.5% Penduduk lulusan Perguruan Tinggi (PT) mendukung Keistimewaan.

4). Penduduk lulusan PT mendukung Penetapan 94%.

5). Wilayah loyalis Keistimewaan tertinggi Gunung Kidul (96%) dan Bantul   (89%)

 

Hasil penelitian nomer 2 dan 4 menegaskan bahwa Keistimewaan dan   Penetapan didukung oleh masyarakat terdidik (Perguruan Tinggi). Tetapi   penelitian nomer 5 justru menunjukkan bahwa wilayah loyalis Keistimewaan   tertinggi adalah Gunung Kidul dan Bantul. Gunung Kidul dan Bantul merupakan   dua kabupaten yang tingkat pendidikan masyarakatnya rendah. (Dikutip dari   data terakhir yang dilansir IRE (Institute for Research and Empowerment).   http//www.ireyogya.org/id/program/project-tifa-ire.html)
Kata “Mengkhianati”, “Sejarah” dan “Rakyat” Bagaimana kategori definitif mengkhianati? Sejarah dalam konteks disini   dipahami sebagai warisan. Banyak cara merawat warisan. Sedang rakyat adalah   entitas yang tidak diam.
Pasar kami tutup Pasar adalah ruang publik, sedang kata “kami” adalah kata ganti yang   mengandaikan kepemilikan
Hidup Keistimewaan Jogja, Hidup Sultan Pakualamku, Hidup Pedagang kaki   lima Banyak pedagang kaki lima tak memiliki tanah
SBY Adigang, Adigung, Adiguna Kepongahan/kesombongan dilawan dengan kepongahan/kesombongan
Penggunaan kata “Ijab Qabul” dan “Referendum” Ijab Qabul mengandaikan selesainya persoalan dengan penerimaan.   Referendum menunjukkan belum selesainya persoalan dengan penuh penerimaan
Anda Memasuki Wilayah Pro Penetapan Klaim kepemilikan wilayah Alun-Alun Kidul sebagai ruang publik

 

 A.4. Subjek yang Diposisikan

Dalam aspek subjek yang diposisikan, dari hasil analisis keseluruhan media luar tentang keistimewaan Yogyakarta ditemukan siapa saja subjek yang diposisikan dalam teks. Subjek-subjek yang diposisikan dalam teks itu terdiri dari dua macam, yaitu subjek yang tampak (invisible) dan subjek yang tidak tampak (invisible). Subjek-subjek yang diposisikan dalam  teks itu dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

SBY/Pemerintah Pusat, DPR dan Partai Demokrat

Subjek yang diposisikan dalam kategori ini (baik itu subjek yang tampak dan tidak tampak) adalah Presiden SBY, para politisi Partai Demokrat, dan para pembantu SBY yang dianggap merepresentasikan pemerintah pusat ataupun DPR.

Sultan dan Paku Alam

Subjek yang diposisikan dalam kategori ini (baik itu subjek yang tampak dan tidak tampak) adalah Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, serta Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX.

Masyarakat akar rumput (grass-root)

Subjek yang diposisikan dalam kategori ini (baik itu subjek yang tampak dan tidak tampak) adalah masyarakat keseluruhan Yogyakarta baik itu penduduk asli ataupun pendatang di Yogyakarta. Mereka mengorganisir dan menggabungkan diri ke dalam paguyuban, pergerakan dan komunitas mendukung Keistimewaan Yogyakarta.

Kategori subjek kedua dan ketiga yaitu Sultan, Paku Alam, dan masyarakat akar rumput di Yogyakarta, secara relasional, saling bersekongkol, mendukung, menyatu membangun kekuataan untuk melawan kategori subjek yang pertama yaitu Pemerintah Pusat/SBY, DPR dan Partai Demokrat.

A.5. Kuasa

Pada aspek kuasa, dari hasil analisis keseluruhan media luar tentang keistimewaan Yogyakarta ditemukan produsen-produsen yang memproduksi teks, dimana lokasi teks dipasang dan ditempatkan serta kepada siapa teks ditujukan. Produsen-produsen itu dibedakan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

Gerakan rakyat Yogyakarta

Produsen yang masuk ke dalam kategori ini merupakan organisasi pergerakan yang sengaja dibentuk untuk mendukung keistimewaan Yogyakarta. Produsen–produsen itu adalah: Gerakan Rakyat Mataram Binangun (GRMB), Gerakan Rakyat Mataram (Geram), Posko Relawan Keistimewaan.

Paguyuban

Produsen yang masuk ke dalam kategori ini di antaranya adalah Ismoyo dan Semar Sembogo (keduanya adalah perkumpulan kepala desa dan dukuh se- Yogyakarta), Komunitas Pedagang Pasar, Komunitas Alkid Musisi, Komunitas Pasar Sore Malioboro.

Lembaga Akademis

Produsen yang masuk ke dalam kategori ini merupakan lembaga akademis yang memproduksi dan menyampaikan pengetahuan tentang keistimewaan Yogyakarta yang dilakukan dengan cara menurunkan hasil penelitian yang mereka lakukan. Produsen tersebut di antaranya adalah Laboratorium Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sementara lokasi teks, tempat media luar dipasang, secara umum terdapat di beberapa ruang publik strategis di Yogyakarta kota. Lokasi teks tersebut di antaranya: Gedung DPRD Yogyakarta, Jalan Malioboro, depan Gedung Olah Raga dan Pemuda, depan Kantor Pos Lama, Alun-Alun Utara, dan di depan pasar Beringharjo. Teks dipublikasikan pada waktu-waktu menghangatnya polemik keistimewaan Yogyakarta paska Presiden SBY mengkontraskan monarki dan demokrasi, terlebih pada saat menjelang diadakannya sidang paripurna DPRD Yogyakarta untuk membahas keistimewaan Yogyakarta. Penting diketahui, bersamaan dengan diadakannya sidang paripurna, masyarakat Yogyakarta juga mengadakan sidang rakyat. Sedangkan audiens yang dituju di antaranya adalah Partai Demokrat, DPRD, Pemerintah Pusat/Presiden SBY dan masyarakat Yogyakarta secara kesuluruhan.

Wacana Keistimewaan: Kuasa-kuasa Dibalik Wacana

Pada level permukaan, kelompok yang pro penetapan memang terlihat seragam dalam memproduksi wacana tentang keistimewaan Yogyakarta: mereka sama-sama mendukung keistimewaan dan penetapan, meski dibungkus dalam jargon-jargon yang berbeda. Ada yang menggunakan jargon “Ijab Qabul” sebagai basisnya, “Bersatu Bukan Berarti Melebur”,“Penetapan Harga Mati” dan sebagainya. Tapi dibalik produksi wacana, yang dipermukaan terlihat seragam dan kompak, diduga kuat menyimpan sebuah magma kebencian dan egoisme faksional, seberapapun kadarnya, yang menyiratkan sebuah relasi-kuasa dibalik produksi wacana tersebut.

Realitas ketidak-akuran elemen gerakan-gerakan pendukung keistimewaan dan penetapan menarik untuk dicermati. Timbul suatu pertanyaan kritis, mengapa mereka terkesan jalan sendiri-sendiri? Bukankah yang diperjuangkan oleh mereka, hakekatnya sama? Tapi apa mungkin, ketidaksejalanan elemen-elemen gerakan mendukung keistimewaan hanya karena diakibatkan oleh egoisme kelompok semata. Rasa-rasanya tidak hanya itu. Ada motivasi lain yang  mungkin dapat menjelaskan. Apalagi kalau kita mengingat bahwa dalam sejarah kekuasaan raja Jawa, banyak orang selalu berbebut mengambil posisi terdekat dilingkaran raja dan keraton, itu dilakukan, tidak lain hanya karena alasan pragmatis: dapat tetesan kekayaan dan martabat sosial. Tampaknya, hal tersebut juga masih relevan dalam konteks kekinian. Dalam penelitiannya, Adhi Darmawan, memetakan faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan mengapa lahir kelompok pro keistimewaan dan penetapan. Adhi menegaskan, bahwa salah satu faktornya adalah balas budi.[14] Penelitian Adhi ini semakin meneguhkan bahwa memang ada patron-klien dalam kegiatan mendukung keistimewaan dan penetapan ini. Ingat, gerakan mendukung keistimewaan dan penetapan, tidak seluruhnya dibangun dari inisiatif masyarakat bawah, melainkan bersifat top down. Hal ini bisa dilihat, misalnya, dari paguyuban Semar Sembogo yang notabennya forum lurah. Lurah bisa saja secara struktural menginstruksikan kepada jajaran perangkat desanya untuk mendukung keistimewaan dan penetapan.

Relasi-kuasa lain yang terdapat dibalik produksi wacana keistimewaan dan penetapan adalah soal perizinan pemasangan media luar (spanduk, baliho, poster dsb), yang dijadikan dan dipilih oleh kelompok pro penetapan sebagai strategi berwacana mereka. Pemasangan media luar, yang dilakukan oleh kelompok pro penetepan di ruang-ruang publik strategis Yogyakarta belum mengantongi izin. “Ga ada izin,” kata Bambang Sunarto, aktivis GRMB (Wawancara, 8 Juli 2011). Dengan pernyataan yang senada, Wiwin Sunarto, koordinator Posko Relawan juga mengiyakan: “Tidak izin, ga apa-apa kok” (Wawancara, 6 Juli 2011). Ketika peneliti meng-kroscek ke bagian pelayanan perizinan penyelanggaraan reklame di kantor walikota Yogyakarta, ternyata memang pemasangan media luar (spanduk, baliho, poster dan bendera) yang dipasang oleh gerakan pendukung keitimewaan dan penetapan tidak memiliki izin.

Padahal, berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Izin Penyelanggaraan Reklame, setiap orang atau instansi yang hendak memasang reklame, termasuk di dalamnya spanduk, poster, baliho dsb, harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah (Lihat bab II pasal 2). Mekanisme atau prosedur resmi perizinannya pun di atur sedemikian rupa. Dalam peraturan yang sama, bab III pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa untuk mendapatkan izin penyelenggaraan reklame harus memenuhi syarat-syarat yang di antaranya sebagai berikut: a) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan menggunakan blangko yang disediakan; b) dilengkapi gambar-gambar teknis atau surat-surat lain yang diperlukan. Tidak hanya itu, reklame yang dianggap mengganggu keindahan, ketertiban, kenyamanan, dan rasa sulila, lebih-lebih tidak mengantongi izin maka Kepala Daerah berhak untuk membongkar mencabut atau menurunkannya (Lihat bab III pasal 8 dan bab IV pasal 14 ayat 1). Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame juga ditegaskan mengenai kewajiban memiliki izin (lihat bab II pasal 2) dan  mekanisme perizinan (lihat bab III pasal 3 dan bab V pasal 6). Peraturan di atas menunjukkan bahwa tidak boleh ada orang atau instansi manapun yang memasang reklame secara sembarangan.

Tentu, pemasangan media luar yang dilakukan oleh kelompok pro penetapan yang tanpa izin itu menyalahi aturan pemerintah daerah dan kota. Karena segala bentuk media luar, baik itu komersil ataupun layanan masyarakat, harus mengantongi izin terlebih dahulu dari yang berwenang. Tanpa itu bisa dianggap ilegal. Namun sepertinya ada semacam pembiaran yang sengaja dilakukan oleh pemerintah kota dan daerah. Ini menjadi mudah ditebak, karena media luar yang dipasang menguntungkan Sultan yang notabennya pemimpin daerah. Terdapat relasi kuasa, bahwa Sultan dan walikota memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin daerah dan kota melanggar peraturan tata ruang kota untuk kepentingan yang barangkali menguntungkan dirinya. Jelas, disini, kelompok pro keistimewaan dan penetapan yang notabennya masyarakat akar rumput (subaltern) di Yogyakarta tidak bergerak sendirian dalam mewacanakan keistimewaan Yogyakarta. Terdapat signal dukungan dari keraton sebagai state aparatus dalam bentuk-bentuk yang sudah disebut di atas (baca: pembiaran pemasangan media luar, penyediaan ruang yang tak terbatas, dsb). Sebab, bagaimanapun keraton membutuhkan subjek politik dalam pewacanaan keistimewaan. Kebutuhan akan subjek politik menjadikan keraton menginterpelasi gerakan pro keistimewaan dan penetapan melalui berbagai macam teknik termasuk penyediaan ruang.

Salah seorang aktivis GRMB, Bambang Sunarto menyatakan bahwa memang gerakan-gerakan pendukung keistimewaan dan penetapan menjaga komunikasi dengan keraton. Tapi lebih jauh, Bambang juga menambahkan, komunikasi antara gerakan-gerakan pendukung keistimewaan dan penetapan bersifat koordinatif. “Kita selalu komunikasi dengan keraton, tapi itu koordinasi bukan komando. Kita tidak ngemis-ngemis minta dana. Kita ngajukan program. Keraton membantu program,” tegasnya (Wawancara, 8 Juli 2011). Koordinator lapangan Posko Relawan Keistimewaan, Wiwin Winarto, juga menegaskan sekalipun dia membantah tudingan Posko Relawan dibacking oleh keraton. Tapi dia mengakui bahwa pihak keraton mengetahui keberadaan Posko Relawan Keistimewaan. “Orang keraton tahu,” kata Wiwin (Wawancara, 6 Juli 2011).

Subaltern dalam Wacana Keistimewaan Yogyakarta: Menimbang Kembali Pemikiran Spivak.

Dalam polemik keistimewaan Yogyakarta, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan sebelumnya, terdapat kelompok-kelompok yang bertikai secara kewacanaan, tidak hanya di panggung media mainstream dan dikuasai para elit. Melainkan juga mengambil medan perjuangan diskursif lain hampir di semua ruang publik strategis di Yogyakarta dan menjadi konsumsi semua masyarakat, tak terkecuali masyarakat akar rumput. Hal ini bisa dilihat dari media luar yang dikaji dalam penelitian ini.

Secara kategorial, kelompok-kelompok yang bertikai secara kewacanaan tersebut di atas menarik jika direfleksikan dengan pemikiran Gayatri Spivak tentang studi subaltern. Kelompok yang kontra penetapan dan keistimewaan Yogyakarta (terlebih Pemerintah Pusat, Partai Demokrat dan DPR[15]) dalam refleksi pemikiran Spivak tentang subaltern,[16] jelas merupakan elit. Terminologi elit tentu merujuk kepada sesuatu yang memiliki akses yang memadai pada kekuasaan. Sementara terminologi subaltern sebaliknya, ia menunjuk sesuatu yang tak memiliki akses yang memadai pada kekuasaan. Mereka adalah kaum yang tersubordinasi, yang selalu berada di tepi batas kekuasaan.[17]

Mereka yang kontra penetapan dan keistimewaan Yogyakarta (baca: Pemerintah Pusat, Mendagri dan DPR) memiliki kekuasaan seperti merumuskan dan menetapkan Undang-Undang (dalam hal ini, RUUK Yogyakarta). Sekalipun mereka tidak memiliki kekuasaan mutlak, karena kekuasaan selalu terbatas dalam negara demokrasi yaitu adanya pembagian kekuasaan dan mitos perwakilan.[18] Tapi bagaimanapun, dalam pemikiran Spivak, mereka merefleksikan karakter-karakter kaum elit. Sementara kaum subaltern, seharusnya adalah lawan mereka: kelompok yang pro penetapan dan keistimewaan Yogyakarta yang notabennya adalah masyarakat akar rumput di Yogyakarta.

Persoalan tentang elit versus massa memang menjadi problema-problema inti dalam kajian sosiologi dan ilmu politik. Meski ada dilema yang dihadapi massa yaitu kesadaran bahwa massa juga memerlukan kepemimpinan, yang pada tingkat tertentu, juga potensial melahirkan elit-elit baru.[19] Nah disini, kemudian posisi subaltern dan elit mulai terlihat menjadi kabur. Subaltern dan elit menjadi posisi yang tidak ajeg. Karena dalam masyarakat relasi-relasi itu selalu mengalami gerak-geser yang begitu cepat dan kadang tak menentu.

Dalam konteks polemik keistimewaan Yogyakarta, pemikiran Gayatri tentang subaltern juga menunjukkan hal yang serupa. Elit yang seharusnya diandaikan sebagai sesuatu yang memiliki akses kepada kekuasaan (dalam hal ini pemerintah pusat) adalah superior. Sementara subaltern diandaikan sebagai massa yang lemah dalam hubungannya dengan pemerintah dan negara adalah inferior, tidak begitu sepenuhnya dalam pertikaian kewacanaan keistimewaan Yogyakarta.

Para elit dalam pusaran polemik keistimewaan Yogyakarta mengalami keterpecahan dalam alam demokrasi. Yang satu menganggap demokrasi melulu formal dan tunggal. Yang lainnya menganggap demokrasi harus mampu mengakomodir dan menyerap praktik budaya yang sudah menyejarah, meski yang terakhir ini seringkali mendapat tuduhan monarki, feodal, dan otomatis bertentangan dengan demokrasi. Masing-masing kubu ini, pada praktiknya, saling bergerak menghimpun dukungan dari massa rakyat. Maka dalam proses menarik dan menghimpun dukungan tersebut, mereka para elit itu menginterpelasi, melakukan pemanggilan idelogis, terhadap massa rakyat di Yogyakarta.

Jika dibayangkan massa Yogyakarta dalam hubungannya yang antagonistik dengan pemerintah pusat sebagai “yang seharusnya inferior”, karena massa Yogyakarta tidak punya akses pada kekuasaan, ternyata tidak sepenuhnya benar. Justru, massa Yogyakarta (khususnya kelompok pro penetapan dan keistimewaan Yogyakarta) bertindak lebih superior secara kewacanaan, dan bahkan meminggirkan kelompok-kelompok yang lain. Kelompok yang kontra penetapan dalam ruang publik strategis di Yogyakarta tidak demonstratif, tidak berani bahkan cenderung malu-malu untuk memperjuangkan pandangan politiknya. Mereka tidak bisa dan takut untuk bicara.

Tapi benarkah subaltern dalam konteks keistimewaan Yogyakarta benar-benar mampu berbicara, bahkan dengan begitu lantangnya? Jangan-jangan mereka mampu lantang bicara karena memang dibantu keraton sebagai state aparatus melalui pembiaran dan penyediaan ruang sebagaimana disinggung di atas? Penyediaan ruang adalah pemberian akses. Keraton sebagai bagian dari state aparatus mengalami keterpecahan karena tingkat kegaduhan polemik keistimewaan yang dilemparkan Pemerintah Pusat dilihat sebagai sesuatu yang potensial mengancam dirinya. Sehingga kebisaan subaltern (baca: kelompok pro keistimewaan Yogyakarta dan penetapan) berbicara lantang tentang keistimewaan Yogyakarta dan mekanisme penetapan sepatutnya kembali diragukan. Sungguhkah mereka benar-benar mampu berbicara? Bagaimana mereka begitu meyakini ideologi keistimewaan? Benarkah kesadaran, atau kesadaran palsu?

Penutup

Setelah melakukan analisis terhadap media luar (spanduk, baliho, poster dan bendera) tentang keistimewaan Yogyakarta di ruang-ruang publik strategis Yogyakarta, penelitian ini mengambil kesimpulan:

  1. Kelompok pro keistimewaan dan penetapan, secara kewacanaan dalam ruang publik, lebih bertindak superior dan meminggirkan kelompok-kelompok yang lain.
  2. Kelompok pro keistimewaan dan penetapan melakukan pembakuan-pembakuan pengetahuan tentang keistimewaan Yogyakarta melalui strategi berwacana yang memanfaatkan media luar. Beberapa pengetahuan yang mereka produksi: Kedua, pengetahuan tentang dukungan masyarakat akar rumput. Ketiga, pengetahuan tentang sejarah Yogyakarta dalam hubungannya dengan NKRI. Sebagai pembenaran atas pengetahuan yang diproduksi, mereka menggunakan strategi pembenaran berupa commen sense, parodi, jargon ilmiah/akademis, dokumen sejarah, klaim ruang publik dan generalisasi.
  3. Relasi kuasa yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pembiaran pemasangan media luar yang belum mengantongi izin. Ada relasi kuasa antara Sultan sebagai pemimpin daerah, walikota dan gerakan-gerakan pendukung keistimewaan dan penetapan. Gerakan pro keistimewaan dan penetapan yang notabennya diruaki masyarakat akar rumput (subaltern) Yogyakarta ternyata tidak bergerak sendirian, terdapat signal dukungan dari keraton sebagai bagian dari state aparatus yang mengalami keterpecahan. Keraton melakukan proses interpelasi yang dilakukan dengan berbagai mecam teknik, termasuk pembiaran media luar yang tanpa izin dan penyediaan ruang.
  4. Dalam pemikiran Gayatri Spivak pemisahan kaum elit dan subaltern begitu tegas. Keduanya memiliki posisi yang kontras, saling meniadakan dan bersifat antagonistik satu sama lain. Bahkan, subaltern, bagi Spivak dianggap tidak mampu berbicara. Tetapi dalam konteks polemik keistimewaan Yogyakarta, subaltern (baca: kelompok pro keistimewaan Yogyakarta dan penetapan) menghadirkan dirinya seolah-olah tampak mampu berbicara bahkan dengan begitu lantangnya. Pada praktik tertentu dalam masyarakat posisi kaum elit dan subaltern tidak selalu ajeg, melainkan kadang tampak begitu kabur. Dalam konteks polemik keistimewaan Yogyakarta, kaum elit mengalami keterpecahan dalam alam demokrasi. Yang satu menganggap demokrasi sebagai sesuatu yang melulu tunggal dan formal. Yang lain, menganggap demokrasi harus mampu mengakomodir praktik-praktik budaya yang menyejarah dan nilai-nilai masyarakatnya. Kedua kubu itu saling mencari dukungan massa rakyat, mereka melakukan interpelasi. Disini, subaltern dalam wacana keistimeawaan Yogyakarta yang seolah-olah tampah mampu berbicara bahkan dengan begitu lantanganya, diinterpelasi oleh kaum elit yang mengalami keterpecahan tersebut yaitu pihak keraton.

Keterbatasan peneliti terdapat pada kemampuan melakukan analisis dibalik proses produksi wacana keistimewaan Yogyakarta dalam media luar secara lebih mendalam, terlebih mengenai sumber pendanaan gerakan-gerakan pendukung keistimewaan dan penetapan sebagai produsen media luar tentang keistimewaan Yogyakarta dan hubungan mereka dengan keraton.

Saran untuk penelitian selanjutnya dengan tema terkait yang bisa dilakukan adalah analisis mendalam soal proses-proses dibalik produksi wacana keistimewaan melalui media luar, terlebih soal sumber pendanaan dan hubungan produsen media luar dengan keraton. Selain itu, juga bisa dilakukan penelitian analisis wacana historis keistimewaan Yogyakarta dengan teks media sebagai objek kajiannya.

 

Daftar Pustaka

 

Al-Qadri, Ridha. Foucault dan Wacana Visual. Materi yang disampaikan penulis dalam pelatihan analisis wacana visual di Program Studi Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Tidak diterbitkan.

Artha, Arwan Tuti. 2009. Laku Spiritual Sultan: Langkah Raja Jawa Menuju Istana. Yogyakarta: Galang Press.

Atmakusumah, dkk. 1982. Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX. Jakarta: Gramedia.

Beverley, Jhon. Theses on Subalternity, Representation, and Politics. Postcolonial Studies, Vol 1, No 3, 1998.

Darmawan, Adhi. 2010. Jogja Bergolak: Diskursus Keistimewaan DIY dalam Ruang Publik. Yogyakarta: KEPEPress.

Eriyanto. 2008. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS.

Jorgensen, Marianne W dan Philips, Louise J. 2007. Analisis Wacana: Teori dan Metode. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kuntowijoyo. 2005. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang.

Rose, Gillian. 2007. Visual Methodologies: An Introduction to The Interpretation of Visual Materials. London: SAGE Publications.

Subekti, Valina Singka. 2008. Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945. Jakarta: Rajawali Pers.

Sutrisno, Mudji dan Putranto, Hendar. 2004. Hermeneutika Pascakolonial, Soal Identitas. Yogyakarta: Kanisius.

Wertheim, W.F. 2009. Elit dan Massa. Yogyakarta: Resist Book bekerja sama dengan Libra (Lingkar Belajar Reforma Agraria).

 

Majalah

Dodi Ambardi, “Untung Rugi Opsi Penetapan”. Tempo, edisi 20-26 Desember 2010.

Majalah Tempo, “Hip Hop di Halaman Keraton”. Edisi, 20-26 Desember 2010. 

Koran

Maria Hartiningsih, dan Ninuk Mardiana Pambudy “Membaca Gayatri Chakravorty Spivak”. Kompas, 12 Maret 2006.

Kompas, 14 Desember 2010. Dalam berita “Yogyakarta Tentukan Sikap”.

Warta Keistimewaan, “Inilah Alasan Gugat SBY”. Edisi 05, Senin 28 Februari 2011.

 


[1] Sri Sultan Habengkubuwono IX bernama kecil Dorodjatun. Pemberian nama ini diharapkan oleh kedua orangtuanya agar  ia kelak mampu memiliki atau dibebani derajat yang tinggi, berjiwa besar, dan selalu berbudi baik sekalipun memegang kekuasaan yang besar. Lihat, “Pak Sultan Dari Masa Ke Masa” ditulis Kustiniyati Mochtar dalam buku Tahta Untuk Rakyat; Celah-Celah Kehidupan Sultan Hemengkubuwono IX, disunting Atmakusumah, Jakarta, Gramedia, 1982, hal. 21.

[2]Yogyakarta pada waktu itu adalah sebuah kerajaan yang sudah memiliki tatanan pemerintahan sendiri. Bahkan, Yogyakarta sudah memiliki modalitas untuk menjadi negara sendiri yaitu, adanya pemerintah, rakyat dan wilayah.

[3]Dalam Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta, Bentang, 2005, hal. 127.

[4]Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang mulai menggantikan kekuasaan ayahandanya semenjak meninggal di salah satu rumah sakit di Amerika pada Oktober 1998. Sri Sultan Habengkubuwono IX sendiri diangkat dan menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober 1989. Lihat, Femi Adi Soempeno dalam Pemimpin dengan Tahta Rakyat, Yogyakarta, Galang Press, 2009, hal. 15. Juga lihat dalam Arwan Tuti Artha Laku Spriritual Sultan; Langkah Raja Jawa Menuju Istana, Yogyakarta, Galang Press, 2009, hal. 56.

[5]Valina Singka Subekti, Menyusun Konstitusi Transisi; Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hal. 4. Lihat juga tulisan ilmiah Mahfud MD “Menilai Kembali  dan Menjajaki Kemungkinan Amandemen Lanjutan UUD 1945”dalam Jurnal Konstitusi, Volume 5, Nomor 1, Juni 2008.

[6]Warta Keistimewaan, Edisi 05, 20 Februari 2011.

[7]Yogyakarta Tentukan Sikap, Kompas, 14 Desember 2010.

[8] Dodi Ambardi,Untung Rugi Opsi Penetapan, Tempo, edisi 20-26 Desember 2010.

[9]Eriyanto,Analisis Wacana Kritis; Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta, LKiS, 2008, hal. 8

[10]Louise J. Philips dan Marianne W. Jorgensen, Analisis Wacana; Teori dan Metode, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hal. 140

[11] Eriyanto, Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta, LKiS, 2008, hal. 7

[12]Ridha Al-Qadri dalam makalah tentang Foucault dan Wacana Visual yang disampaikan dalam pelatihan wacana visual tanggal 7 April 2011 di Prodi Komunikasi UII Yogyakarta.

[13]Gillian Rose, Visual Methodologies: An Introduction to The Interpretation of Visual Materials, London, SAGE Publication, 2007, hal 165-166.

[14] Dalam “Jogja Bergolak, Diskursus Keistimewaan DIY dalam Ruang Publik”, Yogyakarta, Kepel Press, 2010, hal. 179

[15] Pada batas tertentu, memang agak sulit menggolongkan DPR sebagai pihak yang kontra keistimewaan dan penetapan. Karena tidak semua anggota DPR menolak keistimewaan dan penetapan. Terdapat beberapa fraksi yang memiliki sikap teguh mendukung penetapan seperti misalnya fraksi PDIP dan PKS. Tapi tetap saja, partai Demokrat sebagai partai pemenang mutlak pemilu, “berkuasa” tidak hanya di eksekutif melainkan juga diparlemen. Apalagi melalui Setgab, Demokrat bisa mengontrol partai-partai koalisinya. Selain itu, karena dukungan parpol terhadap keistimewaan dan penetapan diasumsikan selalu bertolak dari kepentingan-kepentingan pragmatis politik dan kekuasaan, sehingga selalu tidak ada jaminan sikap, dan sewaktu-waktu bisa berubah.

[16]Subaltern sebenarnya merupakan istilah yang pertama kali dipakai Antonio Gramsci sebagai kata tandingan kaum elit, yaitu kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menjadi subjek hegemoni kelas-kelas berkuasa. Dalam pemikiran Gramsci, subaltern dianggap sebagai masyarakat yang lemah dalam hubungannya dengan pemerintah dan Negara. Gramsci melihat bahwa sejarah dan hal-hal yang berhubungan dengan subaltern sama pentingnya dengan sejarah kaum elit. Kemudian, pemikiran Gramsci mengilhami Ranajit Guha, salah seorang pemikir India, yang menulis ulang sejarah India yang dituduhnya mengabaikan perspektif subaltern. Dari Rajanit Guha, Gayatri Spivak mengaku terinspirasi. Dengan mengkaji fenomena bunuh diri janda di India, kemudian ia menyimpulkan dalam esai hebatnya “Can The Subaltern Speak” bahwa kaum subaltern ternyata tak dapat bicara. Lihat Maria Hartiningsih dan Ninuk Mardiana Pambudy “Membaca Gayatri Chakravorty Spivak”. Kompas, 12 Maret 2006.

[17] Lihat Ganajit Guha dalam Jhon Beverley “Theses on Subalternity, Representation and Politic”, The Institute of Postcolonial Studies, Vol 1, No 3, 2003 pp 305.

[18]Menurut Spivak, subaltern itu  tak mampu berbicara. Klaim para intelektual sebagai perwakilan dan penyambung lidah mereka, hanya merupakan “kekerasan epistemologis” bagi kaum subaltern. Lihat artikel ilmiah M. Nurul Huda “Membongkar Kekerasan Epistemis, Ancangan Awal ke Pemikiran Gayatri Chakravorty Spivak” yang termuat dalam buku “Hermeunetika Pascakolonial”, Kanisius, Yogyakarta, 2004, hal. 114-115.  Lihat juga, Jhon Beverley “These on Subalternity, Representation and Politic”, The Institute of Postcolonial Studies, Vol 1, No 3, 2003, pp 306.

[19] W. F Wertheim, “Elite Vs Massa”, Resist Book bekerja sama dengan Libra (Lingkar Belajar Reforma Agraria), Yogyakarta, 2009, hal. 2

Catatan Kecil dari Seminar Kahar Muzakir

Tanggal 9 kemarin, aku sama Khoddin menghadiri seminar tentang Prof. KH. Kahar Mudzakir di UII. Seminar ini diadakan dalam rangka penguatan wacana yang diharapkan akan memberikan argumentasi historis-akademis bahwa Kahar Muzakir layak diberikan gelar pahlawan nasional. Acara ini juga sekaligus menjadi bagian dari rangkaian agenda Dies-Natalis UII. Ada beberapa tokoh nasional yang hadir sekaligus jadi pembicara: Pak Mahfud MD, Buya Syafi’ie Maarif, Am. Fatwa, Pak Achyat, dan Rektor sendiri.

Secara pemikiran—aku agaknya setuju dengan Buya Syafi’e dalam makalahnya—, dia menulis: barangkali generasi sekarang banyak yang tidak setuju dengan pemikiran Pak Kahar. Tapi melihat peran-perannya dalam memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia, kita harus menghargainya secara adil dan proporsional sebagaimana kita memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh lain.

Memang, ada banyak pihak yang kembali menggugat validitas konsensus beberapa peristiwa politik akbar dalam lintasan sejarah Indonesia, terlebih Pancasila. Tidak hanya oleh “generasi-generasi muda” kaum nasionalis-muslim yang merasa dikhianati tetapi sejumlah akademisi juga melakukan penelitian terkait. Mereka menguji validitas konsensus tersebut dengan mengujinya menggunakan teori-teori dan pendekatan kontemporer. Sebut saja misalnya teori rasio-komunikatifnya Habermas yang memberikan penekanan pada konsensus ideal. Selain juga menyingkap selubung kepentingan ideologis di dalamnya.

Ini kerja bagus jika dipahami sebagai bentuk upaya pelurusan sejarah Indonesia, yang beberapa patahannya dibengkokkan oleh kekuasaan politik tertentu untuk melanggengkan kekuasaannya. Tapi aku khawatir, jika semua ini akan kembali menghidupkan pertikaian-pertikaian yang justeru tidak sehat dan menjadi pembenar bagi sebagian kelompok yang menolak Pancasila. Aku secara pribadi menganggap Pancasila sudah final, sekalipun historisitas konsensus yang membentuknya diwarnai oleh tuduhan: banyak selubung kepentingan ideologis, dusta dan sejumlah pengkhianatan. Tapi secara substansi dan isi, agaknya terlalu berlebihan jika harus dikonfrontasikan dengan islam, lantaran gara-gara tidak memuat secara eksplisit kata-kata dan nomenklatur “islam” dan “syariat islam”.

Generasi-generasi kita hari ini, yang tumbuh dalam masa dimana wacana multikulturalisme dan pluralisme menguat, dan ketidak-antusiamean mereka pada Islam dalam pengertiannya yang symbolic an-sich, beberapa materi perdebatan dalam BPUPKI, agaknya tidak lagi menarik.